Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Gubernur NTB 2024 baru selesai dikaji lembaga DPRD NTB. Sorotan hingga desakan efisiensi oleh wakil rakyat terkait postur anggaran 2025 mulai dibuka.
Pasalnya, dewan menilai banyak postur anggaran gemuk, tidak produktif dan terkesan memaksakan pengalokasiannya. Padahal Inpres 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah tahun 2025 menjadi keharusan daerah untuk dilakukan.
Politikus partai Golkar DPRD NTB, Megawati Lestari meminta Pemprov NTB untuk segera melakukan efisiensi anggaran.
“Bayangkan perjalanan dinas saja ada penambahan Rp 20,8 Miliar,” sesal Bendahara Fraksi Golkar DPRD NTB di Mataram, Selasa (4/2).
Pada APBD 2024, total perjalanan Dinas mencapai Rp 149.843 Miliar. Mega menjelaskan dalam Inpres Nomor 1 itu, presiden Prabowo tegas meminta supaya melakukan efisiensi anggaran perjalan Dinas sebesar 50 persen.
Selanjutnya belanja Jasa kantor meningkat sebesar Rp 20,12 Miliar. Sehingga total belanja jasa kantor Rp 313,4 Miliar. Sebagian besar untuk pengeluarana honorium.
“Belanja barang untuk masyarakat. Tahun lalu Rp 935 Miliar turun drastis menjadi 440 Miliar,” katanya.
Mega pun menemukan ada hibah ke Kormi NTB Rp 30 Miliar. Kemudian belanja sosial tahun lalu Rp 7.785.500.000 Miliar. Justru tahun ini terjun bebas menjadi Rp 454.500.000.
Efisiseni anggaran berdasarkan Inpres Presiden 50 persen bisa dilakukan dengan estimasi efiseinsi diangka Rp 168,17 Miliar.
“Kalau dilakukan efisiensi 50 persen kita bisa hemat diangka Rp 168 miliar lebih,” tegasnya.
Menurut politis Dapil VIII DPRD NTB itu Pemprov NTB setidaknya berpotensi melakukan efisiensi anggaran mencapai Rp 168,17 miliar dari pemangkasan beberapa belanja rutin yang tidak terkait dengan pelayanan publik13. Efisiensi belanja daerah tersebut bersumber dari belanja ATK, belanja makanan dan minuman rapat, belanja honorarium kegiatan, belanja sewa, belanja perjalanan dinas, dan belanja modal untuk kebutuhan aparatur. Dengan potensi efisiensi anggaran yang cukup besar tersebut dapat menutupi pemangkasan pendapatan transfer (TKD) untuk membiayai belanja pelayanan publik.
“Ini sekarang yang kita desak Pemprov ini,” terangnya.
Mega menegaskan apa yang menjadi dorongannya itu pun akan disampaikan ke gubernur NTB terpilih. Dengan harapan, asta cita presiden Prabowo dapat terlaksana baik di daerah.
“Efiensi ini kan untuk mewujudkan astacita pak presiden,” tegasnya.
Berdasarkan data yang didapatkan koran ini Belanja ATK dan Makan-Minum Rapat Rp 62.576.909.864,00. Jika dilakukan pemangkasan menjadi Rp 31.288.454.932,00. Alat Tulis Kantor alokasi Rp 4.570.997.129,00 menjadi Rp 2.285.498.564,50. Kertas dan Cover teraloksi Rp 4.987.548.519,00 dan bisa dikurangi sebesar Rp 2.493.774.259,50. Bahan Cetak Rp 11.426.215.005,00 menjadi Rp 5.713.107.502,50. Perabot Kantor Rp 2.457.117.211,00 menjadi Rp 1.228.558.605,50. Suvenir/Cendera Mata Rp 2.371.600.000,00 menjadi Rp 1.185.800.000,00. Belanja Makanan dan Minuman RapatRp 36.763.432.000,00 menjadi Rp 18.381.716.000,00
Berikutnya Honor Kegiatan dan Jasa Profesi Rp 48.263.510.000,00 jika dihemat 50 persen maka anggaran terkucurkan menjadi Rp 24.131.755.000,00. Diantaranya Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp 9.578.070.000,00 menjadi Rp 4.789.035.000,00. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana KegiatanRp 8.133.140.000,00 menjadi 4.066.570.000,00. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Rp 1.844.800.000,00 menjadi Rp 922.400.000,00. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp 1.242.000.000,00 menjadi Rp 621.000.000,00. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp 5.272.000.000,00 menjadi Rp 2.636.000.000,00. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp 22.193.500.000,00 menjadi Rp 11.096.750.000,00
Selanjutnya Sewa Gedung, Kendaraan dan Peralatan Rp 10.789.600.000,00 menjadi Rp 5.394.800.000,00. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp 5.691.000.000,00 menjadi Rp 2.845.500.000,00. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp 5.098.600.000,00 menjadi Rp 2.549.300.000,00. Pemeliharaan dan Perawatan Rp 19.701.707.000,00 menjadi Rp 9.850.853.500,00. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp 9.984.600.000,00 menjadi Rp 4.992.300.000,00. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer Rp 1.030.490.000,00 menjadi Rp 515.245.000,00. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp 8.686.617.000,00 menjadi Rp 4.343.308.500,00.
Selanjutnya Perjalanan Dinas Rp 149.842.626.649,00 menjadi Rp 74.921.313.324,50. Belanja Modal Rp 45.162.687.870,00 menjadi Rp 22.581.343.935,00. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp 12.205.440.000,00 menjadi Rp 6.102.720.000,00. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp 13.814.123.370,00 menjadi Rp 6.907.061.685,00.
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp 19.143.124.500,00 menjadi Rp 9.571.562.250,00. Dari data tersebut, jika efisiensi dapat dilakukan dengan menerapkan Inpres No 1 Tahun 2025 maka ada potensi efisensi belanja publik
<span;>Sebesar Rp 168.168.520.691,50.
