
Mataram(KabarBerita)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram menggelar rapat paripurna di ruang sidang utama Kantor DPRD Kota Mataram, Rabu (20/8/2025). Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kota Mataram menyepakati rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Mataram yang dibacakan oleh Siti Fitriani Bakhreisyi. Dalam laporannya, disebutkan total belanja daerah naik dari Rp1,95 triliun menjadi Rp2,07 triliun. Sementara pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,91 triliun, sehingga defisit anggaran melebar menjadi Rp166,4 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui SILPA tahun 2024.
Kenaikan pendapatan daerah ditopang oleh Pajak Daerah dan Retribusi, terutama dari layanan kesehatan di puskesmas dan RSUD. Namun, dana transfer dari pemerintah pusat justru mengalami penurunan. Belanja tambahan akan difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sosial, pariwisata, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Badan Anggaran DPRD memberikan sejumlah catatan, di antaranya agar Pemkot Mataram lebih serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempercepat realisasi program, serta memperkuat kerja sama antar daerah.
Sementara itu, Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pemerintah kota dan DPRD dalam pembahasan perubahan KUA-PPAS 2025. Menurutnya, kesepakatan yang dicapai melalui pembahasan intensif tersebut mencerminkan kerja sama eksekutif dan legislatif yang konstruktif.
“Skala prioritas yang telah ditetapkan lebih terarah, efektif, dan efisien. Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas dedikasi yang ditunjukkan,” ujarnya.
Mohan juga menyinggung perayaan HUT ke-32 Kota Mataram dengan tema “Kota Kita, Masa Depan Kita”. Ia menegaskan bahwa setiap keputusan anggaran merupakan investasi bagi masa depan kota agar semakin aman, nyaman, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia berharap pelaksanaan perubahan KUA-PPAS 2025 dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. “Kerja sama yang kuat antara eksekutif dan legislatif akan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, menuju Mataram HARUM dan Indonesia Maju,” pungkasnya.








