admin web
Mataram (KabarBerita) — Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin (25/5) diwarnai drama konflik antara H. Muzihir dan Moh. Akri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Keduanya saling memecat satu sama lain melalui surat pemberhentian yang dibacakan langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Berdasarkan surat yang masuk ke Pimpinan DPRD NTB, Muzihir dan Akri saling menyikut posisi. Sebelumnya posisi Ketua Fraksi PPP yang dipegang oleh Muhamad Akri digantikan oleh H. Muzihir.
“Bersama ini kami sampaikan permohonan kepada Pimpinan Dewan Provinsi NTB untuk melakukan pergantian struktur pimpinan Fraksi PPP serta penyesuaian alat kelengkapan dewan (AKD), serta memproses pergantian pimpinan Fraksi dan perubahan anggota fraksi sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” kata Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra saat membacakan surat yang masuk dari H. Muzihir.
Lebih lanjut dalam surat yang dibacakan Sekwan DPRD itu, Akri digeser ke anggota Fraksi selain itu untuk jabatan Sekretaris Fraksi yang sebelumnya diemban Marga Harun digantikan Sitti Ari.
“Struktur Pimpinan Fraksi PPP NTB, dimana Muhamad Akri jabatan sebelumnya Ketua Fraksi jabatan sekarang sebagai anggota. H. Muzihir jabatan sebelumnya anggota, jabatan sekarang Ketua Fraksi, Hj. Sitti Ari jabatan sebelumnya anggota, jabatan sekarang Sekretaris Fraksi, H. Muhamad Ruslan jabatan tetap wakil ketua ,H. Rohaiman jabatan tetap anggota. Marga Harun jabatan sebelumnya Sekretaris Fraksi jabatan sekarang anggota, Rusli Manawari jabatan tetap anggota,” lanjut Hendra membacakan surat masuk.
Selang beberapa waktu kemudian, Sekwan kembali membacakan surat masuk dari Muhammad Akri selaku ketua Fraksi PPP. Dalam surat tersebut Fraksi PPP menon-aktifkan H. Muzihir sebagai Pimpinan DPRD NTB.
“Jadi saya anggap ini sebenarnya status quo, karena ada surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang sama tidak ditanda tangani oleh Ketum dan Sekjen, satu surat tidak ditangani ketua dan satu surat tidak ditangani Sekjend,” jelas Akri seusai paripurna.
Lebih lanjut Akri menegaskan jika ia juga sudah melayangkan surat ke Pimpinan Dewan yang isinya terkait pemberitahuan dari Sekjen tentang status kepengurusan Hasil Muswil dan Muscab PPP di NTB.
“Kemudian ada surat Fraksi yang saya masukan karena Pak Muzihir juga memasukan,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan jika permasalahan yang dialami PPP saat ini, sebenarnya masalah internal, dan butuh musyawarah dan mupakat untuk mencapai hasil yang memuaskan dan tidak merugikan salah satu pihak.
“Saya kira diinternal kami ini, harus diselesaikan bersama-sama,” katanya.
Akri juga menjelaskan jika Fraksi hanya sebagai salah satu bentuk perpanjangan tangan Partai. Sehingga fraksi itu tidak tepat jika ditentukan oleh kepengurusan yang belum ada kejelasannya, dimana dalam surat sebelumnya Sekretaris Jendral PPP telah membatalkan SK DPW PPP NTB.
“Frkasi merupakan perpanjangan Partai dan secara regulasi Taj Yasin (Sekjen) membatalkan Surat Keputusan (SK) DPW PPP NTB,” imbuhnya.
Dikatakannya juga terkait surat yang dilayangkan H. Muzihir terkait adanya pembentukan kepengurusan baru Fraksi PPP NTB, ia menilai pembentukan tersebut tidak sesuai dengan statuta Partai, dimana Fraksi hanya sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan (AKD).
” Jadi fraksi ini kan AKD, dan kami juga berhak menon-aktifkan pimpinan ketika ada hal yang tidak sesuai dengan statuta Partai Kami,” pungkasnya. (Wira)
