Kabarberita
Mataram (KabarBerita) – Mantan Wakil Gubernur Periode 2008-2013 Badrul Munir memberikan tanggapannya terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Menurutnya usulan Daerah Otononm Baru (DOB) yang paling memenuhi syarat adalah Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) jika dibandingkan wilayah lain.
“Potensi DOB dengan skor paling tinggi dibandingkan daerah lain, belum ada yang melampaui skornya,” kata Badrul Munir di Mataram, Senin (19/5).
Saat ini kata BM Komite pembentukan PPS hanya perlu bekerja ekstra dengan melakukan pemutakhiran data Fiskal, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Infrastuktur Kewilayahan.
“Kemampuan Fiskal, berapa tren naik Infrastrukturnya dan Sumber Daya Manusianya, Intinya pemutakhiran data, pemutakhiran itu bukan berarti mengubah data tapi menjadi sandingan oleh tim Pemerintah Pusat baik Ekskutif maupun Legislatif,” terangnya.
Terkait moratorium DOB, BM mengatakan bahwa polanya itu tergantung Presiden karena Presidenlah penentu, bisa tidaknya Moratorium itu dicabut.
“PPS ibarat roti yang sudah siap di masak, adonan sudah selesai dibentuk, tinggal di masukan di oven, ovennya itu ada di tangan pak Prabowo (Presiden), kapan roti ini masuk ya kuncinya ada di Presiden, karena Presiden yang bisa mencabut Moratorium,” katanya.
Dijelaskan BM moratorium itu tidak bisa langsung dicabut, tentunya harus ada Peraturan Pemerintah tentang Grand Desain DOB di Indonesia baru bisa mencabut Moratorium.
Menurutnya juga dari PP itu bisa dilihat berapa idealnya jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk, karena menurut Tren Kabinet Merah Putih cenderung akan menambah jumlah Provinsi.
Dari segi kelayakan antara Lombok dan PPS keduanya sudah layak menurutnya untuk menjadi Provinsi Mandiri.
“Secara Fiskal kedua daerah layak Mandiri, Lombok bisa Fokus ke Jasa, Pariwisata dan Ekonomi kreatif tidak lagi direpotkan Infrastruktur,” pungkasnya.
