Tim Redaksi
MATARAM (KabarBerita)-Maraknya kasus asusila dilingkungan pendidikan di NTB menjadi sorotan publik akhir-akhir. Pasalnya, belum lama ini viral kasus dugaan pencabulan atau sodomi terhadap empat santri di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah yang diduga melibatkan oknum guru.
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Yek Agil mendorong pengawasan dan Pembinaan ditingkatkan dilingkungan pendidikan dan Pondok Pesantren (Ponpes), melihat banyaknya tindak asusila diranah pencetak generasi bangsa itu.
“Jadi lembaga yang diberikan kewenangan dalam hal ini kementerian agama supaya memberikan pembinaan dan melakukan proses pengawasan dilakukan secara rutin, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi),” ujar Yek Agil, usai Rapat Paripurna DPRD di area Kantor Gubernur, Kamis (21/5/2026).
Lebih lanjut, politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB asal Lombok Tengah ini menegaskan, jika selama ini lingkungan pendidikan telah menjalankan perannya dengan baik, sedangkan kasus-kasus yang mencoreng nama baik instansi pendidikan, menjadi ranah para Penegak hukum untuk menindak lanjuti serta memvalidasi guna menegakan keadilan.
“Dalam konteks ini ada normanya ya, saya yakin mereka telah menjalankan tupoksinya di Ponpes dan dalam hal ini perlu didalami dulu, dan kita serahkan ke pihak yang berwajib,” tegasnya.
Ia juga mengatakan semua akan berproses sesuai dengan regulasi yang ada, tapi tetap tidak boleh memutuskan secara sepihak atau menghakimi terutama lingkungan pendidikan, dan harus ada keputusan tetap dari pihak yang berwajib, supaya tidak menjadi kontroversi.
“Semua akan berproses, setelah adanya keputusan hukum tetap, baru kita menjustice,” ucapnya.
Yek Agil, tidak memungkiri jika tindak asusila terjadi dilingkungan pendidikan, tapi tetap harus selektif dalam menentukan siapa yang menjadi aktor tindakan tersebut, dan tidak menyimpulkan secara umum kalau wilayah pendidikan atau ponpes menjadi tempat yang dijadikan sarang asusila.
“Kalaupun ada kasus seperti itu, kita harus bisa memilah-milah, itu ulah oknum dan kita tidak bisa men-generalisasi ponpes, kita dewasalah mensikapi hal itu,” tambahnya.
Ia menghimbau supaya ada langkah solutif dan tentu harus ada perbaikan di setiap lini, baik dari hulu ke hilir dilingkungan pendidikan, guna menjaga kondusivitas serta demi mewujudkan generasi masa depan yang terdidik dan berahlak.
“Mari kita juga berbenah terhadap isu-isu krusial di ponpes ini,” pungkasnya. (Wira/red).
