Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) –Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto di NTB tidak hanya berdampak terhadap pemenuhan giri bagi siswa-siswi. Namun berdampak juga terhadap perkembangan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan, Ketua satuan Tugas (Kasatgas) Makan bergizi gratis (MBG) NTB, Dr. Ahsanul Khalik, berdasarkan data progres per 1 November 2025 program MBG di NTB sangat mendukung pengembangan ekonomi daerah. “Jadi 17.434 tenaga lokal terserap, 1.391 supplier lokal yang terlibat, ada 738 UMKM, 46 koperasi, 6 Bumdes dan 601 supplier mandiri, ini semua terlibat aktif dalam mendukung Program MBG,”terang AKA sapaan akrab mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) kepada awak media kemarin.
AKA juga menyebutkan bahwa berdasarkan data per 1 November 2025, ada beberapa satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) mengalami peningkatan, baik dari pihak swasta maupun yang berada di bawah naungan pemerintah.
“Ada 409 SPPG sudah aktif per 1 November 2025, 402 merupakan mitra dari swsata, 4 SPPG Ponpes, 1 SPPG TNI angkatan udara, dan 2 SPPG Polri,”ungkapnya.
AKA juga mengatakan untuk saat ini ada, 84 SPPG sedang dalam proses pembangunan, target akhir November bisa beroperasi. “Jadi saat ini masih ada tambahan untuk SPPG dan masih dalam proses pembangunan,”tambahnya.
Lebih lanjut, Ia sampaikan, bahwa sampai per 1 November ini, pengajuan sertifikat Laik Hegiene Sanitasi (SLHS) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan capaian hingga 88,3 persen.
“Yang sudah mengajukan SLHS sampai 1 November ada 361 SPPG, persentase 88,3 persen, 279 sudah dapat SLHS atau 68,2 persen dan sisanya sedang berproses,”ungkapnya.
Dikatakannya juga, bahwa ada 301 SPPG yang sudah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan, 233 sudah dinyatakan laik operasi dan laik gizi sesuai dengan hasil inspeksi dari pihak terkait.
AKA juga menerangkan bahwa 306 SPPG, yang sudah mengikuti pelatihan keamanan pangan, dan jumlah petugas di sppg di 306 itu sekitar 14.386 penjamah makanan terlatih sudah ada di NTB. “Jadi jika ditotal dari yang 306 SPPG, NTB sudah memilki 14.386 penjamah makanan terlatih,” tuturnya.
Menurutnya, progres program MBG di NTB cukup bagus, tapi pihaknya bersama Tim yang lain tidak bisa lalai, karena walaupun sudah SLHS, bisa juga terjadi kasus-kasus menonjol seperti keracunan karena kesalahan dalam bahan pangan yang ada di SPPG.
“Ini menjadi perhatian kita, seperti kasus kemarin di KSB yang terjadi beberapa hari yang lalu ,meskipun sudah ada slhs atau sedang dalam proses tetapi masih ada kasus keracunan, dan ini perlu diantisipasi,” ucapnya.
AKA juga menambahkan terkait dengan masih adanya kasus menonjol, seperti masih adanya angka keracunan bagi penerima manfaat, tentunya menjadi bahan evaluasi dan akan ada sanksi yang diterima bagi SPPG penyedia MBG, dengan melihat persoalannya ada dimana terlebih dahulu
“Operasi akan dihentikan selama 1,5 bulan, untuk dilakukan evaluasi menyeluruh, sampai dilkukan perbaikan dikawal koordinator wilayah dan kepala regional dan satgas MBG kabupaten, jika dilakukan perbaikan sesuai dengan regulasi maka tidak akan diberikan ijin operasional,”pungkasnya. (Wir/red)
