Kabarberita
Lombok Tengah, (KabarBerita) – Infrastruktur jalan parah, drainase tidak tersedia hingga ancaman abrasi dan longsor akibat maraknya pertambangan galian C menjadi persoalan pelik yang dialami masyarakat Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Kondisi tersebut disampaikan langsung warga setempat kepada Ketua Komisi II DPRD NTB dari fraksi PKB, H. Lalu Pelita Putra saat melakukan reses di Dusun Repuk Menemeng Pemepek, Senin (03/11).
Kondisi jalan rusak parah tidak saja berada di ruas jalan dusun dan desa, namun juga juga ruas jalan Kabupaten.
Selain tidak adanya perhatian pemerintah, kondisi jalan rusak ini juga disebabkan banyaknya dum truk yang mengangkut tanah urugan dan pasir dari pertambangan galian C yang ada di kawasan Pemepek.
“Jalan ke tempat kami ini sangat parah. Belum lagi kami khawatir dengan pengerukan galian C yang terus saja terjadi. Jika dibiarkan ini bisa menyebabkan abrasi, longsor, mengganggu kesuburan tanah. Kami berharap agar ini kedepan bisa diatur,” kata Ridwan Kadus Repok Menemeng Pemepek.
Menanggapi keluhan dan curhatan warga itu, H. Lalu Pelita Putra mengatakan bahwa sudah ada pihak-pihak yang berwenang melakukan penanganan jalan rusak. Misalnya jika ruas itu masuk provinsi maka menjadi tanggungjawab provinsi. Begitu juga ruas milik kabupaten menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Begitu juga dengan ruas jalan desa yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa.
Namun demikian, sebagai wakil rakyat H. Lalu Pelita Putra menjelaskan ada ruang-ruang tertentu yang bisa diintervensi wakil rakyat. Misalnya perbaikan jalan lingkungan, jalan usaha tani maupun irigasi.
“Kami di DPRD Provinsi bisa intervensi salah satunya di Jalan Usaha Tani,” terang politisi PKB itu.
Menurut Pelita, penanganan jalan bisa maksimal jika dilakukan alih status. Seperti ruas jalan desa dialih statuskan menjadi ruas jalan kabupaten. Begitu juga jalan kabupaten dialihstatuskan menjadi jalan provinsi.
“Pola ini bisa membantu penanganan jalan-jalan yang rusak. Kita berharap jalan jalan itu bisa segera dialihstatuskan oleh pemerintah,” tegasnya.
Ketua DPC PKB NTB itu tidak menampik Pemepek adalah wilayah yang sangat subur. Mulai dari potensi peternakan, pertanian maupun perkebunan. Dirinya sepakat jika Lombok Tengah kawasan Utara menjadi salah satu lokasi tambang namun perlu diatur regulasi yang tepat. Sehingga tidak semua titik bisa dijadikan lokus pengurukan.
“Ini perlu dipikirkan. Meski ada potensi tambang tapi jangan sampai menjadi ancaman bagi masyarakat setempat,” ungkapnya.
Selain keluhan soal jalan, Pelita juga mendengarkan keluhan dan harapan masyarakat tentang kebutuhan pertanian dan peternakan. Misalnya masyarakat setempat membutuhkan alat cacah pakan ternak.
“Tapi sebelum itu yang menarik usulan adanya pelatihan bagaimana pengolahan limbah yang dijadikan pakan ternak. Untuk pelatihan kami juga perlu memikirkan tindaklanjutnya seperti alat dan sebagainya. Tentu usulan-usulan itu kami atensi,” papar Anggota DPRD NTB Dapil VIII Lombok Tengah itu.
Terakhir Pelita juga mengatensi sejumlah lembaga pendidikan yang ada lokasi tersebut. Jika nantinya dibutuhkan intervensi Pemda Lombok Tengah maka ia akan meminta anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Fraksi PKB untuk mengatensi demikian.
Dijelaskannya sarana prasarana pendidikan dibawah naungan Diknas menjadi perhatian serius Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani yang merupakan Ketua DPW PKB NTB.
“Kondisi ini nanti akan kami sampaikan ke beliau (Hadrian),” ungkapnya. (Red)
