Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) — Wakil Ketua DPR RI, Hj. Sari Yuliati mendorong integrasi data guna percepatan program 3 juta rumah layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah. Program tersebut juga diharapkan tepat sasaran.
Dorongan itu disampaikan legislator Senayan dapil NTB, Hj. Sari Yuliati saat melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) guna memperkuat kolaborasi penyediaan hunian layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
Pertemuan ini difokuskan untuk mempercepat capaian target Program 3 juta Rumah yang kini menjadi prioritas nasional. Langkah tersebut diambil untuk memastikan setiap kebijakan memiliki landasan kuat melalui basis data terintegrasi.
Hj. Sari menekankan bahwa akurasi informasi merupakan fondasi utama agar alokasi anggaran negara di sektor perumahan dapat terserap secara efisien serta tepat sasaran.
”Dengan basis data yang dipantau secara baik, manfaat nyata bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Hj. Sari Yuliati dalam keterangan resminya, Senin (23/02).
Keterlibatan lintas instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dianggap krusial guna memverifikasi calon penerima manfaat. Upaya ini bertujuan agar bantuan hunian benar-benar menyentuh keluarga berpenghasilan rendah serta kelompok rentan di berbagai wilayah Indonesia.
Politisi partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa pendekatan berbasis data mencerminkan semangat transparansi dalam pengelolaan fiskal. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana negara yang dialokasikan pada proyek strategis nasional.
”Mari kita dukung sinergi pemerintah dan DPR dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Dukungan penuh dari parlemen diharapkan mampu menyederhanakan regulasi yang selama ini menghambat percepatan pembangunan rumah rakyat.
Ia menilai sinkronisasi kebijakan antara legislatif dan eksekutif akan menjadi motor penggerak utama dalam mengatasi backlog perumahan. Pemanfaatan data yang presisi juga diyakini dapat menarik minat dunia usaha untuk ikut berkontribusi melalui skema investasi atau tanggung jawab sosial. Kolaborasi sektor swasta dipandang mampu memperluas jangkauan program di luar kapasitas APBN.
“Harapan akan rumah layak bukan lagi sekadar cita-cita, tetapi langkah nyata menuju kesejahteraan bersama,” ujarnya. (Red)
