Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal akan mengambil tindakan tegas kepada pihak-pihak yang tidak menjalankan regulasi Zero Cost (Tanpa Biaya) bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan negara tujuan Malaysia.
Hal itu disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal saat menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) NTB, Selasa (10/6) di Mataram.
Lalu Iqbal menegaskan terhadap adanya praktik yang tidak mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan, seperti zero cost yang tidak mewajibkan adanya biaya pemeberangkatan kepada calon PMI akan ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Bu Kadis Nelly (Plt Kadis Nakertrans) jika ada yang melanggar regulasi yang sudah ditetapkan maka tolong dikoordinasikan dengan APH terutama sekali untuk yang tujuan Malaysia karena ini sudah jalan program zero costnya,” tegas Lalu Iqbal dihadapan pengurus DPD APJATI NTB yang baru dilantik.
Dalam kesempatan ini, Lalu Iqbal mengapresiasi penuh program zero cost yang menjadi tagline APJATI NTB dengan harapan para PMI akan aman dalam melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan proses Migran ke luar Negeri termasuk soal biaya pemberangkatan.
“Dengan adanya zero cost ini bisa meringankan beban dan tidak menggunakan biaya, jadi dengan memastikan bermigrasi dengan aman, aman prosenya, aman pas disananya (dalam pekerjaannya) dan aman pas kembalinya dan tanpa biaya, jadi pas kepulangan para PMI dari negara asal bekerja, secara ekonomi juga sudah tercukupilah paling tidak,” terang Lalu Iqbal.
Dijelaskan bahwa kedepan provinsi NTB sebagai salah satu daerah kantong PMI akan mengirim PMI yang betul-betul memiliki skill, bukan hanya basic skill tapi high level skill seperti ke Jepang dan Korea.
“Jadi kami dari Pemda terutama dari kantong-kantong PMI, ingin melatih skill mereka ketika berada di luar Negeri bukan basic skill saja tapi harapannya high level skill seperti ke Jepang, Korea,” jelasnya.
Lalu Iqbal menambahkan melatih skill ke Luar Negeri menjadi harapan bagi semua Pemda, meski fakta berkata lain yakni masih banyaknya PMI yang bekerja di luar negeri tanpa karena keterbatasan pendidikan, ekonomi dan skill.
“Realita yang terjadi terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Karena permasalahan pendidikan ketidakmampuan ekonomi banyak tenaga kerja kita yang bekerja tanpa skil. Padahal inj menjadi perhatian negara penerima jasa para PMI,” terangnya.
Kedepan pemerintah NTB lanjut Lalu Iqbal akan menyiapkan sekolah terutama SMK sesuai dengan Demand (permintaan) dari luar supaya ada sinergisitas antara supply dan demand.
“Jadi kami disini akan menyiapkan skill sesuai dengan demand dari negara yang membutuhkan seperti yang sedang kita adakan di SMKN 6 Mataram yaitu melakukan pelatihan skill dengan berbasis komatsu, siswa yang melakukan pelatihan skill sesuai dengan standarisasi komatsu Jepang, dan ini nantinya sinkron dengan demand komatsu Jepang jika dibutuhkan,” ungkapnya. (Wira)
