Tim Redaksi
Mataram(KabarBerita)— Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, menegaskan skema pembangunan tahun jamak atau multiyears untuk proyek Kantor Wali Kota Mataram baru resmi dimulai pada tahun anggaran 2026.
Penegasan itu disampaikan untuk meluruskan munculnya anggapan bahwa proyek pembangunan kantor wali kota sejak awal sudah berjalan dengan pola multiyears. Menurut Lale, pembangunan tahap pertama pada tahun 2025 lalu masih menggunakan skema tahun tunggal, bukan tahun jamak.
“Kalau yang tahun 2025 itu masih tahun tunggal. Skema multiyears-nya baru dimulai tahun 2026 karena sebelumnya memang belum dibahas dalam KUAPPAS,” jelas Lale.
Ia mengatakan, penerapan skema multiyears tersebut telah melalui kesepakatan resmi antara Pemerintah Kota Mataram dan DPRD Kota Mataram yang dituangkan dalam nota kesepahaman atau MoU sekitar November 2025.
Dengan skema itu, kata dia, penyelesaian keseluruhan pembangunan Kantor Wali Kota Mataram akan dilakukan dalam rentang tiga tahun anggaran, dengan total kebutuhan biaya diperkirakan mencapai Rp180 miliar.
“Tahap kedua ini keseluruhan karena menggunakan sistem multiyears. Walaupun tahun 2026 anggaran yang disiapkan sekitar Rp60 miliar lebih, pekerjaan tetap berlanjut sampai selesai dengan total kebutuhan sekitar Rp180 miliar,” katanya.
Lale menegaskan, yang dilakukan secara bertahap dalam skema multiyears adalah mekanisme pembayaran, bukan pekerjaan konstruksinya. Karena itu, ia membantah anggapan bahwa pembangunan kantor wali kota dilakukan secara “dicicil” per bagian.
“Yang bertahap itu pembayarannya sesuai kemampuan keuangan daerah dan progres pekerjaan. Bukan berarti konstruksinya dipecah-pecah,” ujarnya.
Menurutnya, tender tahap kedua nantinya akan difokuskan untuk penyelesaian keseluruhan sisa pembangunan kantor wali kota. Pemerintah pun menargetkan seluruh pekerjaan dapat tuntas dalam waktu maksimal tiga tahun sesuai kontrak multiyears.
Meski demikian, Pemkot Mataram tetap berharap progres pembangunan bisa lebih cepat dari target kontrak. Namun pemerintah juga mempertimbangkan keseimbangan antara progres fisik proyek dan kemampuan pembayaran daerah.
“Kita berharap sebenarnya dua tahun bisa selesai. Tapi kita juga harus mengendalikan ritme pekerjaan agar tidak terjadi kondisi pekerjaan sudah selesai 100 persen sementara pemerintah masih punya utang pembayaran,” terang Lale.
Saat ini, Dinas PUPR Kota Mataram bersama tim Manajemen Konstruksi (MK) masih melakukan peninjauan dokumen perencanaan sebelum proses tender dilaksanakan. Jika seluruh tahapan berjalan lancar, tender proyek ditargetkan tayang akhir Mei atau awal Juni 2026 dan pekerjaan fisik dimulai pada Agustus mendatang.
