Kabarberita
MATARAM (KabarBerita)-Sebanyak 12 paket proyek di Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mengalami gagal tendar dari total paket proyek pada 2025. Terdapat 57 paket proyek yang sudah dan sedang berproses tendar.
“Ada 57 paket tender, 50 paket telah selesai berproses sedangkan 7 paket sedang dalam proses,”ungkap Kepala Bagian Jengelolaan barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi NTB, Suherman saat ditemui di Mataram, Selasa (22/10/2025).
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa maksud paket proyek yang selesai berproses adalah selesai dalam sistem elektronik, sehingga hal tersebut dianggap selesai berproses dan faktualnya telah lebih dulu diselesaiakan. Sedangkan berproses maksudnya secara elektronik belum selesai meskipun dalam faktualnya di kelompok kerja (pokja) sudah selesai.
“Jadi ini ada yang sudah selesai proses dan ada yang on proses, dengan kata lain paket dinyatakan selesai ketika SPE dan tanda tangan kontrak, itu baru dinyatakan selesai proses,”jelasnya.
Lebih lanjut Suherman mengungkapkan ada 12 paket peket proyek yang mengalami batal tender dikarenakan ada beberapa kendala.
“Ada beberapa kendala yang membuat 12 paket itu batal, seperti tidak ada waktu untuk melakukan tender, jangka waktu sudah melewati tahun anggaran tapi dengan catatan, masih bisa dilakukan tahun depan untuk tender ini,”ungkap Suherman.
Ia merincikan dari 12 paket proyek yang mengalami gagal tender tersebut. Yakni, proyek Pembangunan Gedung Bunker Kedokteran Nuklir, satuan kerjanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB dengan pagu anggaran Rp 10 miliar.
Kedua, paket proyek Belanja modal bangunan fasilitas umum, fisik penataan landscape. Satuan kerjanya Rumah Sakit Mandalika dengan pagu anggaran Rp5.224.250.000. Tiga, paket proyek Belanja modal bangunan gedung kantor. Satuan kerjanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan pagu anggaran Rp1.604.000.000.
Empat, peket proyek Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Ruas Jalan Perampuan-Kebun Ayu-Lembar (DAK Penugasan Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional). Satuan kerjanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan pagu anggaran Rp545.154.000. Lima, paket proyek Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Pulau Sumbawa). Satuan kerjanya Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dengan pagu anggarannya Rp 400.000.000.
Emam, paket proyek Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus (Pulau Lombok). Satuan kerjanya Dinas Perumahan dan Permukiman dengan pagu anggaran Rp 300.000.000. Tujuh paket proyek Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus (Pulau Sumbawa. Satuan kerjanya Dinas Perumahan dan Permukiman dengan pagu anggaran Rp 300.000.000.
Delapan, paket proyek Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas Kejati. Satuan kerjanya Dinas PUPR dengan pagu anggaran Rp 250.000.000. Sembilan, paket proyek Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik. Satuan kerjanya Dinas ESDM dengan pagu anggaran Rp 200.000.000. Sepuluh, paket proyek Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik. Satuan kerjanya Dinas ESDM dengan pagu anggaran Rp 300.000.000.
Sebelas, paket proyek Penyusunan Dokumen FS Dermaga Kapal Penumpang di Wilayah Lombok Barat dan Kawasan Mandalika Lombok Tengah (Pembuatan master plan/fisibility study (FS)/action plan/road map/data sektoral Perhubungan). Satuan kerjanya Dinas Perhubungan dengan pagu anggaran Rp 400.000.000. Dan paket proyek Amdal Bypass Port to Port Segmen Sengkol-Pringgabaya. Satuan kerjanya Dinas PUPR dengan pagu anggaran Rp 1.000.000.000. (Wir/red).
